TTS, INVESTIGASI86.COM– Aktivis sosial dan tokoh muda Besipae, Niko Manao, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan DPRD setempat untuk segera menuntaskan persoalan hilangnya aset negara di Rumah Jabatan (Rujab) DPRD TTS. Pernyataan ini disampaikan langsung kepada media pada Selasa (15/04/2025), menyusul berbagai kegelisahan masyarakat yang mempertanyakan transparansi dan komitmen pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah.
Dalam pernyataannya, Manao menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya penanganan kasus tersebut, yang menurutnya dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan wakil rakyat di daerah.
“Kami mendesak pemerintah daerah bersama DPRD untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan aset yang hilang, tetapi juga menuntaskan masalah Rumah Jabatan DPRD secara keseluruhan. Ini bukan hanya soal benda, tapi menyangkut integritas dan tanggung jawab pejabat publik,” tegas Manao.
Ia menilai bahwa ketidakjelasan penyelesaian kasus ini telah memicu kecurigaan publik akan adanya pihak-pihak tertentu yang “bermain” di balik layar.
“Kalau ini tidak segera diselesaikan, maka masyarakat akan terus bertanya: ada apa sebenarnya? Siapa yang sedang dilindungi? Dan mengapa persoalan ini seolah dibiarkan berlarut-larut?” ujarnya dengan nada penuh keprihatinan.
Manao juga menyoroti bahwa pembiaran atas peristiwa seperti ini hanya akan melanggengkan budaya impunitas di kalangan elite lokal. Dalam konteks Kabupaten TTS yang hingga saat ini masih tercatat sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia, ia menilai bahwa praktik-praktik buruk seperti ini sangat kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan kemiskinan dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Kita ini sedang berada di daerah yang menyandang predikat sebagai salah satu kabupaten termiskin di Indonesia. Kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan, maka bagaimana kita bisa maju? Bagaimana mungkin kesejahteraan masyarakat tercapai jika aset negara dibiarkan raib tanpa pertanggungjawaban, dan pejabat publik justru bersikap seolah semuanya baik-baik saja?” tegasnya.
Lebih lanjut, Niko Manao menyampaikan bahwa masyarakat TTS sudah cukup dewasa dalam menilai kinerja pemimpin mereka, dan berharap agar ke depan tidak ada lagi pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran serupa.
“Persoalan ini harus menjadi pelajaran penting, agar tidak menjadi kebiasaan buruk bagi pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang berani terbuka, bertanggung jawab, dan tidak alergi terhadap kritik,” tandasnya.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten TTS dan DPRD setempat. Jika kasus ini tidak diselesaikan secara transparan dan tuntas, maka dikhawatirkan akan memicu gelombang ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap lembaga-lembaga formal pemerintahan di daerah.
