Soe,INVESTIGASI86.COM– Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) Nusa Tenggara Timur, Alfred Baun, angkat suara terkait mandeknya evaluasi kinerja birokrasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Menurutnya, ketiadaan evaluasi dalam program 100 hari kerja menjadi penyebab utama stagnasi pemerintahan.
“Kalau kita melihat dari kabupaten lain, sudah ada pergeseran dan evaluasi kinerja. Tapi di TTS, kenapa tidak dilakukan? Karena tidak ada evaluasi sama sekali,” tegas Alfred kepada media ini di Kota Soe, Jumat (11/7/2025).
Alfred menilai, program 100 hari kerja seharusnya menjadi momentum penting untuk mengevaluasi birokrasi secara menyeluruh, sebagai pijakan awal membenahi pemerintahan.
“Kalau seseorang masuk rumah baru, tentu dia harus tahu kondisi tiap ruangan. Apakah kamar ini rusak, ruang itu kosong, atau dapurnya bocor. Bagaimana mungkin bisa membangun tanpa tahu kondisi dalamnya?” ujarnya tajam.
Ia menambahkan, tanpa evaluasi di awal masa jabatan, hingga saat ini belum tampak adanya langkah konkret dalam penataan birokrasi. Bahkan, rencana pergeseran struktural pun tak bisa dijalankan karena tidak ada landasan evaluatif.
“Akibatnya, detlok (jalan di tempat). Birokrasi stagnan. Kalau kemarin ada evaluasi sejak program 100 hari, seharusnya sudah bisa diambil kesimpulan cepat dan mulai bergerak,” tandasnya.
Alfred mendesak pemerintah Kabupaten TTS untuk segera melakukan evaluasi total terhadap struktur birokrasi guna menghindari keterlambatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin memburuk.
(Investigasi86/Red)
