More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bandar Lampung
Bantul
Batam
Bengkulu Utara
Berita Kriminal
Blitar
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Garut
Gunung Kidul
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Hiburan
Iklan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Jayapura
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Buru
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Meranti
Kabupaten Mesuji
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Kabupaten Tulang Bawang
Karimun
Kesehatan
Kota Dumai
Kota Magelang
Kota Manado
Kota Semarang
Labuhan Batu
Maluku Tenggara
Merangin
Motivasi
Narasi dan Opini
Papua
Pekanbaru
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provisi Maluku Utara
Sejarah
Sleman
Tanggamus
Ternate
Tidore
Tidore Kepulauan
Timor Tengah Selatan
Trenggalek
Video
Way Kanan
Yogyakarta
Yogyakarta

Dugaan Korupsi Distribusi Kios Dan Los Pasar Tembilahan Mencuat

Inhil _ Riau
Dugaan praktik korupsi di Disdagperin Inhil mencuat terkait pengelolaan dana distribusi kios dan los pasar. Investigasi media menemukan indikasi pungutan tidak transparan di Pasar Dayang Suri, Pasar Mayang Kelapa, Pasar Selodang Kelapa, dan Pasar Umbut Kelapa.

Pedagang mengaku rutin membayar sewa, distribusi, dan perbaikan tanpa kejelasan aliran dana. Pembayaran dilakukan ke oknum yang mengaku petugas dinas tanpa tanda terima resmi.

Kepala Dinas yang baru menjabat belum bisa menjelaskan persoalan ini, dan pejabat bidang pasar juga tidak memberikan keterangan yang jelas. Situasi ini menunjukkan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan internal.

Pedagang berharap aparat penegak hukum segera mengaudit dan menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana. Pengamat kebijakan publik menyarankan digitalisasi data kios dan los untuk transparansi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Disdagperin Inhil. Masyarakat berharap Bupati Inhil menindaklanjuti laporan ini dan memastikan tidak ada pungutan tanpa dasar hukum yang jelas.

Tim

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!