SoE, TTS INVESTIGASI86.COM– Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Aris Nenobahan, memberikan klarifikasi atas pernyataan Ketua Fraksi NasDem, Hendrikus Babys, yang tayang di media online Investigasi86.com.(27/9/2025 pukul 10;15 pagi ) . Aris menegaskan bahwa tudingan yang menyebut adanya kompromi dan fraksi DPRD menjadi “bemper” pemerintah tidak benar.
Dalam keterangannya kepada media ini, Sabtu (27/9/2025), melalui sambungan telepon pribadi, Aris secara tegas menjelaskan mekanisme sidang paripurna yang sempat dipersoalkan Babys.
Menurut Aris, pengambilan keputusan tertinggi di DPRD hanya dapat dilakukan dalam forum paripurna, bukan keputusan sepihak pimpinan.
“Pada prinsipnya saya mau bilang bahwa pengambilan keputusan tertinggi di DPRD itu ada di paripurna. Jadi sebelum sidang, kita tawarkan mekanisme berkaitan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Dari delapan fraksi, enam fraksi memilih untuk diserahkan, dua fraksi memilih dibacakan. Jadi kita tetap persilahkan fraksi-fraksi, terutama PKB dan NasDem, untuk membacakan,” jelasnya.
Aris bahkan menyinggung keterlambatan Hendrikus Babys saat rapat berlangsung.
“Pada saat penawaran mekanisme, Pak Heba sendiri belum ada, datang sidang saja terlambat. Sehingga diberikan ruang untuk fraksi PKB dan fraksi NasDem membaca,” ujarnya.
Aris melanjutkan, mekanisme serupa juga diberlakukan untuk jawaban pemerintah atas PUF fraksi.
“Setelah itu, masuk pada jawaban pemerintah pun kita tawarkan apakah diserahkan atau dibacakan. Semua fraksi sepakat untuk dibacakan. Jadi, Bapak Bupati membacakan, kemudian Pak Sekda membacakan fraksi PDIP, dilanjutkan Kadis Pariwisata membacakan fraksi Golkar. Namun ketika masuk fraksi berikutnya, forum pimpinan fraksi sepakat untuk tidak dilanjutkan karena jawaban pemerintah sudah ada dan sudah dibacakan. Itu keputusan forum, bukan keputusan pimpinan sepihak,” tegasnya.
Selain itu, forum juga tetap memberi ruang bagi fraksi-fraksi untuk mengajukan klarifikasi.
“Setelah itu, fraksi meminta untuk menyampaikan hal-hal dalam jawaban pemerintah yang perlu diklarifikasi. Kami persilahkan pimpinan fraksi menyampaikan hal-hal yang menurut mereka belum jelas. Itu dilakukan, dan semua disepakati forum,” tambahnya.
Aris menegaskan bahwa pertimbangan teknis waktu menjadi alasan forum mempercepat jalannya paripurna.
“Kita lagi agenda pembahasan RAPBD, sementara waktu mepet. Tanggal 30 sudah harus selesai. Kemarin setelah paripurna, jam 11 malam kita lanjut rapat Banggar. Karena itu, teman-teman fraksi sepakat efisiensi waktu: jawaban pemerintah tidak perlu dilanjutkan pembacaan, supaya kita bisa segera masuk Banggar,” jelas Aris.
Menanggapi tudingan bahwa fraksi-fraksi DPRD menjadi bemper pemerintah, Aris menegaskan bahwa hal itu tidak benar.
“Berkaitan dengan tudingan fraksi-fraksi jadi bemper, saya rasa itu tidak ada. Kami kritisi pemerintah, silahkan dibuka risalah rapatnya. Semua fraksi juga kritisi pemerintah, bukan hanya NasDem. Kita mengkritik secara objektif, bukan tendensius, apalagi menyerang pribadi. Itu salah sekali,” tegasnya.
Aris menambahkan, penyampaian aspirasi tidak hanya bisa dilakukan di paripurna.
“Ruang penyampaian aspirasi bukan hanya di paripurna. Ada pandangan umum fraksi, pandangan akhir fraksi, pembahasan tingkat komisi, atau komunikasi lain. Jadi salah kalau dibilang fraksi-fraksi jadi bemper pemerintah. Itu hanya halusinasi, tidak benar,” ujarnya.
Aris juga menekankan bahwa DPRD dan pemerintah daerah kedudukannya sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan.
“DPR dan pemerintah adalah mitra sejajar. Tidak benar kalau dibilang DPR lindungi pemerintah. Kami saja, fraksi Gerindra, pengusung Paket Bumi, kalau pemerintah salah tetap kami kritisi. Teman-teman Perindo, PKB, Demokrat juga sama. Tapi kritik kami beretika, memberi solusi, bukan tendensi menyerang pribadi,” tegasnya.
Aris kembali menekankan bahwa semua keputusan tetap ada pada forum paripurna.
“Sekali lagi saya garis bawahi, keputusan tertinggi ada di paripurna. Kalau semua fraksi sepakat PUF diserahkan, ya kita ikuti. Kalau ada yang mau membaca, silakan. Faktanya, kami tidak pernah membatasi atau membungkam fraksi-fraksi lain. Jadi kalau ada yang bilang fraksi lain melindungi pemerintah, itu tidak benar. Itu halusinasi saja,” ungkapnya.
Aris juga menyinggung desakan Hendrikus Babys agar pemerintah menjawab persoalan Amanuban. Menurutnya, hal itu sudah ditampung dan dijawab secara resmi.
“Pak Heba mendesak jawaban tentang persoalan Amanuban. Itu kan sudah dituangkan dalam PUF fraksi dan sudah dijawab pemerintah. Bahkan beliau sendiri mengakui jawaban pemerintah sangat luar biasa dan sangat baik. Kalau begitu, apa lagi yang mau dipersoalkan? Ada risalah rapatnya, resmi,” tegasnya.
Aris bahkan balik mempertanyakan motivasi Hendrikus Babys.
“Justru saya balik bertanya, ada kepentingan apa sampai hal ini harus dipersoalkan lagi? Padahal semua sudah disepakati di paripurna. Beliau sendiri menyatakan terima kasih atas jawaban pemerintah yang luar biasa dan sangat baik. Kalau sudah begitu, lalu apa yang dipersoalkan? Ini hanya soal mekanisme saja,” pungkas Aris Nenoban.
