More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bantul
Batam
Bengkulu Utara
Berita Kriminal
Blitar
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Garut
Gunung Kidul
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Hiburan
Iklan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Jayapura
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Buru
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Karimun
Kesehatan
Kota Dumai
Kota Magelang
Kota Manado
Kota Semarang
Labuhan Batu
Maluku Tenggara
Merangin
Narasi dan Opini
Papua
Pekanbaru
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provisi Maluku Utara
Sejarah
Sleman
Tanggamus
Ternate
Tidore
Tidore Kepulauan
Timor Tengah Selatan
Trenggalek
Video
Way Kanan
Yogyakarta
Yogyakarta

Korban Bencana Masih Terlantar, FPDT Kritik Lambannya Penanganan Pemda TTS

TTS, INVESTIGASI86.COM –Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Timor Tengah Selatan (TTS) bersama DPRD TTS untuk segera mempercepat proses relokasi dan pembangunan hunian bagi korban bencana di Desa Kuatae dan Desa Oe’leu.

Ketua FPDT, Done Tanoen, menyampaikan bahwa meski Pemda TTS patut diapresiasi atas dukungan terhadap kegiatan hiburan rakyat dan olahraga seperti pameran, karnaval, festival, hingga turnamen voli dan sepak bola, namun penanganan korban bencana justru berjalan lamban.

“Warga korban bencana di Kuatae dan Oe’leu masih sangat membutuhkan hunian layak. Apalagi musim hujan sebentar lagi tiba, sehingga harus ada tindakan nyata dan rencana konkret,” tegas Done Tanoen saat dihubungi media ini, Jumat (5/9/2025).

Ia menjelaskan, kendala utama relokasi warga Desa Kuatae adalah izin penggunaan lahan Sona Pole yang masih terkait kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, untuk relokasi 40 kepala keluarga di Desa Oe’leu, lahan sudah tersedia karena dihibahkan oleh tokoh masyarakat, dan statusnya dinyatakan aman.

“Kalau untuk Oe’leu mestinya sudah bisa dibangun segera. Jadi kami pertanyakan, apa langkah konkret pemerintah daerah dan DPRD TTS untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi?” lanjutnya.

FPDT juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Dalam hal ini, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) TTS dinilai sangat vital untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, DPRD, serta yayasan atau komunitas yang memiliki komitmen membantu korban bencana.

“Kita semua ingin melihat TTS yang lebih baik, di mana setiap warga hidup aman, nyaman, dan sejahtera. Maka, Pemda dan DPRD TTS harus segera bergerak bersama masyarakat serta pihak terkait,” tutup Done Tanoen.

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!