Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya indikasi gerakan yang dibiayai oleh kelompok tertentu. Pernyataan ini segera mengundang beragam tanggapan. Sebagian pihak menilainya sebagai peringatan serius, sebagian lagi meragukannya sebagai sekadar retorika politik. Namun, terlepas dari pro dan kontra, klaim semacam ini memang tidak bisa ditelan mentah-mentah, tetapi juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Publik justru perlu bersikap bijaksana, sebab pola semacam ini pernah terjadi di berbagai belahan dunia.
Brasil, misalnya, pada Juni 2013 diguncang aksi besar-besaran di kota-kota besar seperti São Paulo dan Rio de Janeiro. Awalnya dipicu oleh kenaikan tarif transportasi, tetapi kemudian melebar menjadi isu korupsi dan pelayanan publik. Tiga tahun berselang, Presiden Dilma Rousseff yang tengah melakukan penertiban fiskal dipaksa turun lewat pemakzulan. Banyak analisis menyebut, elite politik yang tersangkut kasus korupsi turut mendanai dan menggerakkan protes demi menyelamatkan kepentingan mereka.
Fenomena serupa terjadi di Ukraina pada akhir 2013. Gerakan Euromaidan yang awalnya lahir dari aspirasi rakyat menuntut integrasi dengan Uni Eropa, berubah menjadi bentrokan panjang hingga berujung pada lengsernya Presiden Viktor Yanukovych pada Februari 2014. Sejumlah laporan investigasi menunjukkan adanya campur tangan oligarki lama yang ikut menyalurkan dana dan logistik untuk menjatuhkan lawan politik mereka. Korea Selatan pun pernah mengalami gelombang protes serupa. Skandal besar yang menyeret Presiden Park Geun-hye pada 2016 memicu demonstrasi berjilid-jilid di pusat Seoul. Meski lahir dari kemarahan rakyat, tak bisa dimungkiri ada pula kekuatan politik yang memanfaatkan momentum untuk mempercepat kejatuhan sang presiden.
Jika kita tarik ke Jakarta hari ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Tidak semua orang yang turun ke jalan tulus menyuarakan aspirasi. Ada yang murni, tetapi ada pula yang ditunggangi. Publik perlu jeli membedakan, agar kerusuhan yang ditimbulkan segelintir orang tidak menenggelamkan suara sahih para buruh yang menuntut upah layak, maupun rakyat kecil yang sekadar ingin hidup lebih baik.
Sejarah Brasil, Ukraina, dan Korea Selatan menjadi pengingat bahwa kerusuhan jalanan hampir tidak pernah lahir dari ruang hampa. Selalu ada aktor, ada dana, dan ada agenda di baliknya. Tugas kita adalah memastikan bahwa suara rakyat yang tulus tidak ditenggelamkan oleh permainan elite yang panik mempertahankan kepentingan sempit, kepentingan yang kini sedang dibersihkan oleh Pemerintahan Prabowo karena praktik tersebut selama ini telah merugikan rakyat dan negara.
Namun, pemerintah juga tidak boleh berhenti pada narasi “ini ulah kelompok tertentu,” karena hal itu hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya adalah keresahan nyata yang dirasakan rakyat: harga kebutuhan pokok yang tinggi, kesenjangan sosial yang melebar, serta kebijakan yang kerap terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Dr. Refly Harun, pakar hukum tata negara, pernah mengingatkan, “Jangan pernah meremehkan aspirasi rakyat kecil. Bila ruang aspirasi ditutup, maka jalanan akan menjadi panggung mereka.”
Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa suara rakyat yang tulus tidak ditenggelamkan oleh permainan elite yang panik mempertahankan kepentingannya. Kepentingan sempit itu kini tengah dibersihkan oleh Pemerintahan Prabowo, karena praktiknya selama ini terbukti merugikan rakyat dan negara.
Oleh : Ahmad Marzuki Hasan. Kontributor Independen Untuk Isu Sosial -Ekologis.
