Maluku Utara_Tidore
Ratusan juta anggaran Badan Usaha milik Desa (Bumdes) Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan diduga disalahgunakan lantaran tidak diketahui masyarakat Desa setempat, terhitung sejak penyertaan modal melalui Anggaran Dana Desa ADD Desa Koli bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tikep tahun 2018 senilai Rp 290 juta lebih dimasa kepemimpinan PJ Kades Koli Firdaus Kuilo. bahkan ditahun sebelumnya ada kucuran Anggaran ratusan juta kepada Bumdes dimasa kepemimpinan PJ Kades Amat bersama bendahara Mul juga tidak diketahui masyarakat, bahkan menjadi tanda tanya masyarakat karena tidak diketahui untuk apa ratusan juta anggaran tersebut dipergunakan oleh Direktur bersama pengurus Bumdes.
Investigasi lebih jauh, ditemukan ada beberapa aset bumdes berupa satu buah mobil pick up dan mesin telah pres tidak difungsikan oleh Bumdes, bahkan terlihat sebagian besar alat mesin mobil sudah hilang dan berkarat, ditambah pembelian peralatan Wifi ratusan juta tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
Bendahara Desa Koli Kardi Karim membenarkan hal itu, ketika ditemui media ini di Kantor Desa Koli. Rabu (09/06/2021) 3 tahun lalu. Kardi mengatakan mobil pick up bersama mesin tela pres yang dibeli Fardin selaku Direktur Bumdes tidak diketahui Pemerintah Desa maupun masyarakat setempat, karena tanpa musyawarah bersama masyarakat dan Pemerintah Desa, secara diam diam Fardin langsung mendatangkan aset tersebut di Desa, bahkan setelah aset itu tiba di Desa tidak lagi difungsikan hingga saat ini”Akui Kardi.
Lanjut Kardi mengatakan, Direktur BUMDES juga tidak pernah membuat laporan pertangung jawaban penggunaan anggaran Bumdes ke Pemerintah Desa, bahkan lebih fatalnya lagi Direktur Bumdes mengaku masih ada sisa anggaran kurang lebih 300 juta yang masih mengendap di rekening Bumdes namun tidak diketahui penggunaan sisa anggaran ratusan juta tersebut,” Bumdes kurang menghargai pemerintah Desa, padahal Kades selaku pembinah harus mengetahui hal itu,” ujarnya.
Bumdes kata Kardi, sudah berulang kali diundang untuk rapat bersama Pemerintah Desa guna membicarakan masalah tersebut namun tidak mau hadir” saat mobil pick up dan mesin telah pres dia fardin bawa datang, saat itu kami langsung pangge rapat dan hampir masyarakat Koli mau pukul padia karena pembelian mobil dan mesin tela pres tidak musyawarah dengan masyarakat,” jelas Kardi.
Sementara PJS Kades Koli Adenan ketika di konfirmasi seputar masalah itu, dirinya mengaku belum bisa berkomentar banyak karena baru menjabat 3 bulan sehingga dirinya belum mengetahui siapa siapa saja pengurus Bumdes Desa Koli,” paling tidak saya harus tau pengurus Bumdes dan proggram kerja mereka,” ucap Adenan kala itu.
Sementara Kepala Desa Koli saat ini dijabat oleh Djabir Musa membenarkan bahwa banyak masalah pada Bumdes Desa Koli, Kades mengaku sejumlah fasilitas Bumdes telah rusak diantaranya 1 mobil jenis L300 dibiarkan terlantar sebagian besar alat mobil telah dicuri, 1 mesin telah pres juga sudah rusak, bahkan peralatan wifi juga sudah tidak diketahui keberadaannya,” Akui Djabir.
“Saya mau perbaiki mobil cuma terlalu banyak yang bicara ada yang bilang baru jabat Kepala Desa saja kong suka cari orang pe masalah, saya juga mau buat laporan kehilangan sejumlah alat mobil ke Polisi, data yang saya kantongi juga pembelian Wifi ternyata bukan Wifi yang dibeli tetapi moden dibeli dengan harga 100 juta lebih namun dicek ternyata bukan Wifi tentunya harga modem tidak sama dengan alat wifi lebih murah tidak sampai 100 juta lebih “Ujar Kades.
Meskipun pengelolaan anggaran ratusan juta itu bukan dimasa kepemimpinannya namun dirinya mengaku mengtracking sejumlah informsi soal Bumdes ternyata pembelian sejumlah fasilitas Bumdes hanya dilakukan sepihak oleh Ketua Bumdes Fardin tanpa melibatkan bendahara Bumdes.
“Banyak masalah dengan Bumdes Desa Koli karena pembelian sejumlah fasilitas itu, Ketua Bumdes tidak melibatkan Bendahara Bumdes yang dijabat oleh Anida saat itu dia Ketua Bumdes yang pergi beli sendiri, bahkan Ketua Bumdes mengklaim telah membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran Bumdes namun sampai sejauh ini kami tidak tau laporan itu dia serahkan ke siapa, untuk itu baiknya di publish saja ke media biar jadi firal sehingga cepat di audit oleh inspektorat”Sambung Kades.
Kades menambahkan terkait masalah Bumdes Desa Koli hingga saat ini belum pernah diaudit oleh pihak Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, dirinya pernah berkonsultasi dengan pihak inspektorat dan mereka berjanji dalam waktu dekat pengelolaan anggaran Bumdes akan diaudit secepatnya, bahkan Kades juga mendukung penuh jika masalah ini di usut oleh pihak berwajib jika selesai diaudit oleh inspektorat sehingga bisa diketahui pengelolaan anggaran Bumdes sejak beberapa tahun silam,”Harap Kades.
Terpisah Direktur BUMDES Fardin membantah pernyataan dialamatkan kepada dirinya seputar dugaan penyalahgunaan anggaran Bumdes Desa Koli, Fardin mengaku semua fasilitas Bumdes telah dibeli dan ada bukti fisik, sehingga tidak jadi soal bagi dirinya,” singkat Fardin membantah ketika disamabangi dikediamannya beberapa tahun lalu.
Sementara Firdaus Kuilo selaku PLT Kades Koli kala itu mengaku sudah lupa besaran penyertaan modal yang di ploting ke Bumdes,” Saya so lupa penyertaan modal masa saya jabat kalau kardi bilang 290 juta berarti itu sudah soalnya so lama kong saya so lupa. Coba hubungi kardi dulu soal penyertaan modal saat saya jabat soalnya saya so lupa,” Ujar Sekcam Kecamatan Oba itu.
Berdasarkan Undang-Undang Desa, fungsi dana BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa, penyediaan layanan sosial, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang berupaya menyejahterakan masyarakat desa dengan cara mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga komersial yang membuka ruang bagi masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, namun sangat disayangkan tidak demikian dengan Desa Koli dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun sejak penyertaan modal tahun 2018 hingga saat ini ratusan juta dana Bumdes masih menjadi misteri dugaan di korupsi anggaran tersebut, karena sejauh ini tidak ada laporan pertanggung jawaban Bundes terkait pembelian dan sisa penggunaan anggaran Bumdes tersebut,“(Maun).
