More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bantul
Batam
Berita Kriminal
Blitar
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Garut
Gunung Kidul
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Hiburan
Iklan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Jayapura
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Buru
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Karimun
Kesehatan
Kota Dumai
Kota Magelang
Kota Manado
Kota Semarang
Labuhan Batu
Maluku Tenggara
Merangin
Narasi dan Opini
Papua
Pekanbaru
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provisi Maluku Utara
Sejarah
Sleman
Tanggamus
Ternate
Tidore
Timor Tengah Selatan
Trenggalek
Video
Way Kanan
Yogyakarta
Yogyakarta

Dugaan Penyimpangan Dana Desa Rp 408 Juta, Ketua GWI Inhil Dukung Gagasan Warga Nyiur Permai Desak APH Usut Tuntas

Inhil _ Riau
Aroma ketidakberesan keuangan desa kini menjadi isu panas di Nyiur Permai. Setelah pemberhentian sementara Kepala Desa Muhammad Ismail, masyarakat mulai angkat suara dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana desa, khususnya terkait sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp 408.468.867.

SILPA yang seharusnya digunakan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kini justru menjadi batu sandungan dalam penyusunan APBDes 2025.

Hingga pertengahan Mei, anggaran belum juga disahkan, menyebabkan berbagai program strategis mandek.

“Kami mencium ada yang tidak beres. Anggaran sebesar itu bukan jumlah kecil. Harus ada audit dan penyelidikan. Jangan hanya diberhentikan, tapi juga diproses hukum jika ada pelanggaran.” Ujar salah seorang pemuda desa yang tak ingin disebutkan namanya, Minggu (18/05/2025).

Keterlambatan APBDes mengakibatkan siltap perangkat desa, insentif RT/RW, honor kegiatan keagamaan, hingga penyaluran BLT Dana Desa tak kunjung dibayarkan.

Masyarakat pun semakin geram, merasa hak-hak dasar mereka diabaikan akibat dugaan kelalaian dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan desa.

“Kami butuh jawaban, bukan alasan. Jangan sampai ini jadi modus lama yaitu uang hilang, pejabat diganti, lalu dilupakan,” kata salah seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan BLT untuk kebutuhan harian.

Dalam kesempatan ini,awak media juga tidak lupa menghubungi Ketua GWI(Gabungan Wartawan Indonesia) kabupaten Inhil melalui via ponsel milik pribadinya 08238577xxxx untuk di mintai keterangan.

“Saya berharap kepada APH agar menanggapinya dengan tegas, untuk menjadi contoh bagi para pejabat desa khususnya di kabupaten Inhil,tegas indra

Desakan agar inspektorat, kejaksaan, atau bahkan kepolisian masuk menyelidiki persoalan ini semakin nyaring terdengar. Warga tidak ingin kejadian serupa terus berulang tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Kini, mata publik tertuju pada Pemerintah Kabupaten dan APH, akankah mereka bersikap tegas, atau membiarkan kabut kecurigaan menggantung di langit Nyiur Permai?***

Tim Red

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!