More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bangka Belitung
Berita Indragiri Hilir
Berita Kriminal
Berita Kuansing
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat Online
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Batam
Kota Dumai
Lampung Barat
Maluku
Maluku Utara
Narasi dan Opini
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Video
Yogyakarta
Daerah  

5 Hal Yang Akan Terjadi Jika Pemerintah Larang Ekspor CPO

INVESTIGASI 86 di Google News

Beberapa hari lalu presiden Jokowi mengumumkan ke publik atas larangan ekspor CPO ke luar negri.

Namun keberpihakan pemerintah kembali dipertanyakan oleh publik, khususnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang terbaru yang melarang untuk tidak ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) pada beberapa hari lalu.

Said Didu yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai bahwa kebijakan tersebut hanyalah sebatas pencitraan semata.

“Saya yakin kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan sulit dilaksanakan karena dampak negatifnya sangat banyak. Ini hanya program pencitraan,” ujar Said Didu melalui akun Twitternya, Sabtu (23/4).

Said Didu mencatat, bahwa ada lima dampak negatif yang dilahirkan oleh kebijakan atas larangan ekspor CPO dan migor, dan itu tentunya dirasakan baik oleh negara sendiri maupun hingga masyarakat petani.

Lima (5) Dampak yang disebutkan Said Didu tersebut adalah :

  1. Pendapatan negara dari ekspor minyak sawit akan mengalami penurunan sekitar 50 hingga 60 persen.
  2. Pabrik CPO dan migor tentunya akan mengurangi produksi minyak goreng sekitar 70 persen.
  3. Pembelian TBS (tandan buah segar) akan berkurang sekitar 60-70 persen.
  4. Harga TBS petani turun sekitar 50 persen.
  5. Harga CPO beserta turunannya akan mengalami  kenaikan dan tentu akan dinikmati oleh negara lain,” imbuhnya.

Bagi Said Didu, kebijakan atas larangan untuk ekspor CPO dan migor bagaikan orang mengobati ketombe dengan cara mengamputasi kaki.

Alih-alih untuk menurunkan harga minyak goreng, malah justru melahirkan dampak beruntun nantinya.

Said Didu mendorong agar harga migor diturunkan dengan cara yang lebih mudah, yakni menggunakan dana pengutan ekspor CPO untuk subsidi minyak goreng seperti subsidi biosolar.

Kalau pemerintah tidak mau menurunkan harga minyak goreng dengan kebijakan subsidi, maka demi keadilan seharusnya menghentikan subsidi bio solar yang sudah habiskan uang rakyat sekitar Rp 120 triliun sejak 2016,” papar Said Didu.

“Tentunya Subsidi ini hanya akan dinikmati oleh orang kaya dan perusahaan konglomerat,” tandasnya.(red)

Berbagai sumber

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!
Yulius Maulana Bakal Calon Bupati Lahat 2024