SoE, TTS Investigasi86.com – Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terkait pembahasan APBD Perubahan 2025 kembali memantik polemik. Ketua Fraksi NasDem DPRD TTS, Hendrikus,B. Babys, A.Md dengan nada keras menuding sebagian besar fraksi di DPRD tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, melainkan menjadi “bemper” untuk melindungi pemerintah daerah.
Dalam wawancara via telepon dengan media ini, Sabtu (27/9/2025), Babys menegaskan ada “kompromi jahat” yang terjadi di balik jalannya sidang. Salah satunya terkait keputusan menyerahkan pemandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah hanya dalam bentuk dokumen, tanpa dibacakan di forum paripurna yang disiarkan langsung oleh RPD SoE.
“Bagaimana mungkin pemandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah tidak dibacakan? Ini kan konyol. Rakyat menunggu lewat siaran langsung radio, tapi yang terjadi tidak ada yang mereka dengar. Semua hanya diserahkan begitu saja dalam bentuk dokumen. Itu kompromi jahat,” tegas Babys.
Babys menjelaskan, dalam sidang paripurna tersebut hanya Fraksi NasDem dan PKB yang bersuara dengan membacakan pemandangan umum mereka. Sementara itu, fraksi-fraksi lain memilih menyerahkan pandangan mereka secara tertulis tanpa dibacakan di forum.
Lebih mengejutkan, menurutnya, jawaban pemerintah atas pandangan fraksi juga tidak dibacakan oleh eksekutif. “Saya sudah ribut, saya minta pemerintah tetap membacakan jawaban supaya publik tahu, tapi pimpinan DPRD menolak. Mereka bersikeras jawaban cukup diserahkan secara dokumen. Ini merugikan rakyat,” kata Babys dengan nada tinggi.
Ia bahkan sempat meminta secara khusus agar jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi NasDem dibacakan di forum. Namun usulan itu, menurutnya, ditolak mentah-mentah oleh pimpinan DPRD, termasuk oleh anggota fraksi lain seperti Egi dan Aris Nenobahan.
Babys juga menyinggung soal lain yang menurutnya makin memperlihatkan adanya pembungkaman suara rakyat di DPRD. Ia menyebut, ketika dirinya meminta penjelasan Bupati TTS terkait keterlibatan dalam penobatan Jonatan Nubatonis sebagai Raja Amanuban, pertanyaan itu pun dihalangi untuk dijawab di paripurna.
“Jawaban pemerintah itu sudah ada, tapi pimpinan DPRD dan semua fraksi—mulai dari PKB, PDIP, Perindo, Hanura, Demokrat, sampai Golkar—melarang untuk dibacakan. Ini kan melecehkan. Saya duduk di sini mewakili rakyat, saya minta Bupati bertanggung jawab, tapi kenapa suara saya dibungkam?” kata Babys dengan nada kecewa.
Menurutnya, situasi ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam relasi antara Bupati dan beberapa fraksi di DPRD. “Saya anggap fraksi-fraksi ini bukan lagi jadi wakil rakyat, tapi jadi bempernya pemerintah. Mereka lebih memilih membela pemerintah daripada menyampaikan suara rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Babys juga menyerukan agar masyarakat TTS, aktivis, dan media lebih aktif mengawasi kinerja DPRD. Ia menekankan, paripurna adalah forum terbuka untuk rakyat, sehingga semua proses pembahasan APBD maupun isu-isu penting pemerintahan harus transparan.
“Paripurna itu disiarkan langsung lewat RPD SoE. Tapi kenyataannya rakyat tidak dengar apa-apa karena semua hanya diserahkan begitu saja. Ini namanya dagelan. Karena itu saya minta rakyat buka telinga dan mata, ikut kontrol kami. Jangan biarkan DPRD jadi alat kekuasaan,” ujarnya.
Lebih jauh, Babys menyampaikan usul kontroversial terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, tunjangan DPRD, termasuk biaya makan-minum pimpinan DPRD, serta fasilitas Bupati dan Wakil Bupati, perlu dipangkas demi kepentingan rakyat kecil.
“Saya minta tunjangan sidang DPRD dikurangi. Termasuk biaya makan-minum pimpinan DPRD, wakil ketua, Bupati, dan Wakil Bupati. Itu semua harus dipangkas untuk dialihkan bagi kepentingan rakyat miskin di TTS,” tegasnya.
Babys menutup pernyataannya dengan menuding terang-terangan bahwa Bupati TTS memiliki “pembela” di kubu DPRD. Ia menilai, inilah alasan mengapa suara kritis Fraksi NasDem terus dihalangi dalam sidang-sidang penting.
“Bupati jelas punya pembela di DPRD. Karena itu Fraksi NasDem kerap dibungkam. Saya minta rakyat sadar kondisi ini, jangan diam. Karena DPRD seharusnya untuk rakyat, bukan untuk melindungi Bupati,” pungkas Babys.
